ok2

Ditulis oleh Admin on . Dilihat: 18

ASPEK HUKUM JANJI PRAKONTRAK DALAM PRANATA HUKUM KONTRAK INDONESIA

Oleh :  M. Natsir Asnawi*

* Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru
Korespondensi: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Naskah dikirim: 27 April 2017

Naskah diterima untuk diterbitkan: 16 Juni 2018

 

Abstrak


Permasalahan prakontrak di Indonesia muncul karena adanya kesenjangan pengaturan mengenai hukum kontrak dengan kebutuhan praktik di lapangan. KUHPerdata sebagai payung hukum kontrak di Indonesia tidak mengatur mengenai prakontrak, demikian pula dengan praktik pradilan Indonesia sampai saat ini cenderung berkutat pada aspek formalitas suatu kontrak, alih-alih upaya memberikan keadilan kepada para pihak yang dirugikan akibat dilanggarnya janji prakontrak. Dalam kerangka pembaruan hukum kontrak, substansi pranata hukum kontrak Indonesia harus diperbarui dengan memasukkan prakontrak sebagai salah satu bagian penting yang diatur di dalamnya. Janji prakontrak seharusnya memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Pelanggaran terhadap janji prakontrak dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui tiga instrument hukum, yaitu: 1) Perbuatan melawan hukum, berupa penggantian kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan; 2) Wanprestasi, berupa penggantian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan; atau 3) Perlindungan konsumen, berupa penggantian kerugian yang diderita dan/atau penghukuman kepada pelanggar untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang telah dijanjikan dalam tahapan prakontrak.

Kata Kunci: prakontrak, iktikad baik, keadilan, pertanggungjawaban prakontrak.

Selengkapnya KLIK DISINI

Motto

MOTO PAGDT edit