jadi

SI-PanterSIPP

Sisa Panjar Perkara Pengadilan Agama Gedong Tataan Rabu, 09 Juni 2021
Nomor Perkara Nama Pihak Ruang Sidang Panjar Biaya Perkara Sisa Panjar Tersisa
246/Pdt.G/2021/PA.Gdt 306/Pdt.G/2021/PA.Gdt 266/Pdt.G/2021/PA.Gdt Disamarkan Disamarkan Disamarkan Ruang Sidang Utama Ruang Sidang Utama Ruang Sidang Utama Ikrar Sidang Kedua Ikrar Rp. 940.000,- Rp. 430.000,- Rp. 130.000,-

Written by Redaksi on . Hits: 30

 

Audiensi Wakil Bupati Pesawaran Dengan Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan Dalam Penanganan Perceraian Di Wilayah Hukum Kabupaten Pesawaran.

WhatsApp Image 2021 05 25 at 15.09.50

 

Senin 24 mei 2021, Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan YM Elis Marliani, S.Ag.,M.H dalam hal ini diwakili oleh Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan Redoyati, S.H.,M.H di dampingi oleh Wiwid Sugiarto, S.H. menghadiri undangan audiensi dari Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Kolonel (Purn) S. Marzuki, S.Sos.,M.Si. kegiatan audiensi ini merupakan salah satu bentuk pelayanan Pengadian Agama Gedong Tataan dalam menangani hak keperdataan para pihak beperkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tatan.

Selain itu turut hadir juga Ketua Inspektorat Kabupaten Pesawaran, Chabrasman, S.T. dan Bapak Asoka Salim, S.E selaku Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan di Instansi Inspektorat Kabuopaten Pesawaran.

Dalam audiensi tersebut Wakil Bupati menyampaikan tentang izin perceraian yang diajukan Pegawai Negeri Sipil Pemda Pesawaran, yang di tahun 2021 sampai dengan sekarang sudah ada tiga pengajuan, karena banyaknya pengajuan perceraian tersebut pihak atasan langsung dalam hal ini Bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesawaran merasa kewalahan menanganinya. Wakil Bupati memohon pihak Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk tidak mempersulit perkara percerian yang diajukan oleh PNS Pemda Pesawaran meski tanpa izin atasan sekalipun, jika sudah patut dikabulkan perceraiannya diputus saja karena hal tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama. 

Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataaan Ibu Redoyati, S.H., M.H. langsung menanggapi pernyataan Wakil Bupati tersebut sebagai berikut :

  1. Izin perceraian diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Atas Perubahan PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari atasan langsung” karena dalam PP Nomor 45 Passal 15 Ayat 1,2 dan 3 ada sangsi bagi PNS yang tidak melaporkan perceraiannya.
  2. Pasal 12 dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 izin perceraian PNS yang belum dikeluarkan oleh pejabat ada tenggang waktu yang diberikan untuk mengurus izin 3 bulan.
  3. Dalam prakteknya Hakim dapat mengabulkan permohoan perceraian PNS meskipun tidak memperoleh izin perceraian dengan syarat harus terlebih dahulu membuktikan adanya permintaan izin meskipun tidak dikabulkan. Ini untuk menunjukkan iktikad baik PNS dalam mengupayakan permohonan izin. Dan harus membuat surat pernyataan menangung segala resiko jika dikemudian hari dikenakan sangsi disiplin dari pejabat yang berwenang.

WhatsApp Image 2021 05 25 at 15.09.22

Hingga berita ini diterbitkan, Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran datang ke Kantor Pengadilan Agama Gedong Tataan dan langsung menemui Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan. Namun Jawaban yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan juga sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Add comment


Security code
Refresh

Motto

Untitled 2